Berikut Link Untuk Cek Modal Usaha UMKM Rp. 3.5 Juta Dari Kemensos
Berikut Link Untuk Cek Modal Usaha UMKM Rp. 3.5 Juta Dari Kemensos

Berikut Link Untuk Cek Modal Usaha UMKM Rp. 3.5 Juta Dari Kemensos

liputanberitaku.com– Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mendistribusikan BLT UMKM kepada pelaku ekonomi kecil yang terkena wabah Covid-19. Program terbaru dari Kementerian Sosial adalah pemberian modal perusahaan sebesar Rp 3,5 juta, yang dapat Anda lihat melalui tautan di bawah ini.

Nah, bagi yang belum memiliki BLT UMKM, jangan khawatir! Anda masih memiliki kesempatan untuk mendukung modal perusahaan sebesar Rp 3,5 juta.

Bantuan modal perusahaan ini tersedia bagi warga yang telah diikutsertakan atau didaftarkan oleh Dinas Sosial dalam Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ketentuan rinci berikut mungkin berlaku untuk dukungan modal perusahaan :

Persyaratan bagi penerima Rp 3,5 juta untuk mendukung permodalan perusahaan:

  1. Masyarakat miskin / rentan kemiskinan
  2. Anggota KPM / PKH yang sudah diklasifikasikan
  3. Bisnis sendiri

Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima dana Rp 3,5 juta untuk mendukung modal perusahaan oleh Kementerian Sosial, lihat tautan berikut: https://dtks.kemensos.go.id/

Anda kemudian dapat memeriksa sebagai berikut:

  • Pilih ID yang akan dimasukkan. Anda dapat memilih salah satu identitas yang ingin Anda verifikasi (nomor NIK, DTKS ID atau PBI JK / SMALL). Untuk mempermudah, cukup pilih NIK KTP.
  • Kemudian masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK KTP).
  • Kemudian isi kolom dengan nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan masukkan kembali kode Captcha sesuai tampilan.
  • Langkah terakhir adalah mengklik kata “SEARCH”. Data tersebut kemudian ditampilkan, terlepas dari apakah Anda menerima bantuan sosial.

PENTING: Berhati-hatilah saat mengisi data agar dapat ditemukan hasilnya.

Program bantuan sosial ini dilaksanakan langsung oleh pekerja sosial kabupaten (TKSK). Kemensos juga mengaitkan gelar KPM PKH dengan Pinjaman Usaha Rakyat (KUR) kepada anggota Himpunan Bank-Bank Badan Usaha Milik Negara (Himbara).

Artinya belum ada data baru, melainkan data keluarga penerima manfaat yang sudah terintegrasi oleh Kementerian Sosial.

Sebagai tambahan informasi untuk memasukkan data tentang kesejahteraan sosial terpadu (DTKS), masyarakat (masyarakat miskin) mendaftar dengan membawa KTP dan KK ke desa / kelurahan setempat.

web counters